Artikel

Interkoneksi Masyarakat Melalui Infrastruktur

Oleh: Praditia Rahadi, Mahasiswa Program Magister Studi Pembangunan ITB

PraditiaPertumbuhan ekonomi suatu daerah tercipta melalui interaksi masyarakat didalamnya. Interaksi ini berupa pertemuan antara orang yang memproduksi sesuatu dengan orang yang membeli barang atau jasa tersebut. Semakin tinggi intensitas interaksinya, maka semakin tinggi pula volume perdagangan yang dapat terjadi. Peningkatan intensitas interaksi ini dapat dilakukan melalui menambah pelaku interaksi dan atau mempercepat interaksi yang terjadi dalam waktu tertentu. Menambah pelaku interaksi dilakukan melalui meningkatkan jaringan sehingga dapat menemukan pelaku baru yang berperan sebagai produsen ataupun konsumen. Dan untuk mempercepat interaksi maka kelancaran arus barang dan jasa menjadi sangat menentukan berapa volume perdagangan yang dapat tercipta dalam suatu rentang waktu. Semakin mudah barang dan jasa bergerak maka semakin tinggi pula volume perdagangan yang dapat tercipta.

Infrastruktur transportasi hadir sebagai fasilitas fisik untuk menjembatani daerah-daerah yang dilaluinya. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat sedang mendorong pembangunan infrastruktur fisik untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakatnya. Sebut saja jalan tol yang mencapai lebih dari 200 KM seperti tol Cipali (Cikopo – Palimanan), tol Soroja (Soreang-Pasirkoja), tol Bocimi (Bogor-Sukabumi), dan tol Cijago (Cinere – Jagorawi. Belum lagi pembangunan Bandar udara internasional Kertajati di kabupaten majalengka, Pelabuhan Cirebon, patimban, dan pelabuhanratu, pembangunan shortcut rel Kereta Api Cibungur – Tanjungrasa, reaktivasi jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari, pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung,  dan berbagai rencana megaproyek infrastruktur transportasi  lainnya. Maka jelas bahwa Jawa Barat sedang ingin masyarakatnya saling terhubung dan dapat berinteraksi baik dengan sesama masyarakat Jawa Barat.

Dalam konteks teori ekonomi, produsen dan konsumen memiliki kekuatan yang sama sabagai penentu harga. Dalam bentuk pasar yang efisien tidak ada dominasi baik dari konsumen maupun produsen dalam menentukan harga. Ini membuat harga yang terjadi dalam pasar mencerminkan keseimbangan surplus konsumen maupun surplus produsen. Ketika salah satu pelaku pasar memiliki kekuatan untuk menentukan pasar maka struktur pasar menjadi tidak efisien dan akan merugikan pihak lainnya. Maka penting untuk melihat kekuatan antara para pelaku interaksi di Jawa Barat.

Berkaca dari fakta bahwa 65% masyarakat Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi ada di kota maka interaksi antara masyarakat desa dan perkotaan menjadi tidak seimbang. Hadirnya infrastruktur transportasi yang menghubungkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan bisa jadi malah menjadi sarana untuk terjadinya urbanisasi. Kemeriahan dan gemerlap kota menjadi magnet bagi warga desa untuk mencoba mencari peruntungan di kota walaupun dengan kemampuan yang kurang memadai. Tentu ini akan membuat kota menjadi lebih sesak dan daya lenting lingkungan perkotaan akan semakin terkuras. Kebutuhan akan perumahan, sarana perekonomian, dan saran transportasi akan menimbulkan alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, perluasan jalan raya, dll. Dampaknya, minimal ketidakmampuan kota dalam menghadapi siklus alam seperti banjir dikala musim hujan. Bahkan beberapa kota besar di Jawa Barat seperti kota bandung yang memiliki patahan Lembang sebagai pasaknya, ancaman bencana alam berada tidak jauh dari pandangan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang merubah lansekap alam Jawa Barat berdampak pada bergesernya keseimbangan lingkungan disekitar area pembangunan.

Selain pergerakan masyarakat desa menuju kota demi meningkatkan taraf hidup mereka, adanya infrastruktur transportasi bisa membawa masyarakat kota menuju desa. Dengan membawa kesan sesaknya perkotaan dan akses terhadap pendanaan yang mudah, masyarakat kota akan melihat peluang usaha di desa. Ketika desa tersebut menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis maka adanya masyarakat kota yang datang ke desa bisa membantu desa tersebut untuk menjual produknya di kota atau bahkan melakukan eksport. Namun tidak semua desa memiliki produk khas yang bernilai ekonomis. Seringkali lahan pedesaan tersebut lebih bernilai daripada produk hasil olahan masyarakat desa. Berubahnya status pemilik lahan, alih fungsi lahan pertanian, pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata merubah aktivitas perekonomian pedesaan. Sayangnya ini luput dari perlindungan pemerintah bahkan tidak jarang didukung oleh pemerintah itu sendiri. Pembangunan Bandara Internasional Kertajadi mengkonversi lahan seluas lebih dari 500 Ha dari pertanian produktif menjadi pengerasan beton dan aspal untuk menjadi bandara. Padahal lahan yang diklaim sebagai lahan pertanian tidak produktif tersebut mampu melakukan panen 2 kali dalam satu tahun yang dalam sekali panennya dapat menghasilkan minimal 6 ton beras. Maka pertanyaanya, apa yang disebut produktif? Apakah produksi beras untuk kebutuhan pangan masyarakat Jawa barat atau harga ganti rugi dari pembebasan lahannya? Jawabannya mungkin ada pada orientasi untuk siapa sebetulnya pembangunan bandara Kertajati ini.

Meratakan Kekuatan Pelaku

Mari kita renungkan lagi apa tujuan pembangunan infrastruktur transportasi ini. Mengejar pertumbuhan ekonomomi regional Jawa Barat atau menciptakan pertumbuhan yang merata di setiap wilayah di Jawa Barat. Mengejar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tentu akan berakhir pada bagaimana mesin-mesin pertumbuhan didorong bahkan mungkin dipaksa untuk semakin keras putarannya. Kota tetap menjadi fokus perhatian pembangunan dengan meningkatkan akses dukungan desa terhadap kebutuhan-kebutuhan kota. Dampaknya desa akan menjadi pusat industri sebagai akibat dari lahan perkotaan yang sudah penuh dengan fasilitas lainnya. Desa bisa pula menjadi pusat pariwisata bagi orang kota yang masyarakat desanya hanya menikmati sebagai karyawan saja. Bila ini yang dituju maka pertumbuhan ekonomi akan berlandaskan pada eksploitasi desa untuk menunjang kota sebagai mesin pertumbuhan.

Mungkin akan lebih bijak bila orientasi pembangunan infrastruktur mengacu pada pemerataan bukan pertumbuhan. Pemerataan dapat diartikan bahwa wilayah-wilayah kota di Jawa Barat diredam dulu pertumbuhannya demi memberi kesempatan untuk wilayah desa mengembangkan perekonomiannya. Bisa jadi Pembangunan bandara ditunda demi pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Majalengka. Mungkin tidak hanya tol antar kota yang dibangun tetapi juga akses jalan dari pusat pertanian menuju pelabuhan sehingga desa bisa mengirimkan produknya ke berbagai daerah. Bahkan bisa jadi Jawa barat menghentikan sejenak pembangunan infrastruktur transportasinya demi memberikan alam untuk istirahat sejenak dari eksplotasi.

Apakah pemerataan akan menimbulkan kota-kota baru? Bergantung pada bentuk dukungan dari pemerintah Jawa Barat terhadap desa. Mendekatkan pusat pengetahuan dan riset, menjamin akses pendanaan terhadap pertanian dan usaha lokal desa, dan memberikan fasilitas distribusi produk desa menuju pasar mungkin akan membuat masyarakat desa menikmati dan mempertahankan identitas mereka sebagai pedesaan. Orientasi pembangunan bukan mengeksploitasi desa tapi melayani kebutuhan masyarakat desa untuk menjaga desa tetap menjadi desa. Harapanya walaupun pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi namun seluruh wilayah dapat menikmati hasil pertumbuhan itu.

Maka siapa saja yang ingin dihubungkan melalui infrastruktur ini? Seperti apa bentuk hubungan yang diharapkan? Semoga saja bukan menghubungkan banjir lama dengan banjir baru.Semoga saja bukan menghubungkan masalah lama dengan masalah baru. Semoga saja bukan menghubungkan penindas dan yang tertindas.