[:IN]Kuliah Umum SP5102 Ekonomi Pembangunan Lanjut [:]

[:IN]

Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB menyelenggarakan Kuliah Umum secara daring melalui video teleconference pada hari Selasa, 17 November 2020 mulai pukul 13.00 – 15.00 WIB.

Kuliah Umum ini untuk mendukung perkuliahan SP5102 Ekonomi Pembangunan Lanjut. Tema yang dibawakan pada Kuliah Umum ini bertajuk Japan Fiscal System. Narasumber yang dihadirkan pada kesempatan kali ini adalah Prof. Nobuo Akai, Dean of Osaka School of International Public Policy (OSIPP) Osaka University Japan.

Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Ibu Dr. Sri Maryati, ST., MIP berkenan hadir dan memberikan kata sambutan pada acara Kuliah Umum SP5102 Ekonomi Pembangunan Lanjut tersebut.

Bertindak sebagai moderator pada Kuliah Umum ini adalah Bapak Tengku Munawar Chalil, ST., M.IPP., Ph.D selaku Dosen pengampu matakuliah SP5102 Ekonomi Pembangunan Lanjut, Program Magister Studi Pembangunan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh Ketua Program Magister Studi Pembangunan Bapak Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., Ph.D., para Dosen, Asisten Akademik serta mahasiswa Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Dalam pemaparannya Prof. Nabuo Akai menjelaskan, setelah Perang Dunia II, pada tahun 1956 sampai tahun 1972 perekonomian di Jepang memiliki tren pertumbuhan dengan rata-rata per tahunnya adalah 9,1%, namun setelah tahun 1972, pertumbuhan ekonomi Jepang menurun menjadi 4,2% rata-rata per tahunnya. Tetapi saat Jepang mengalami bubble period yaitu periode dimana harga real estate dan pasar saham di Jepang kala itu sangat melambung, periode ini terjadi dari akhir tahun 1980 sampai awal 1990, pertumbuhan perekonomian Jepan kembali naik. Namun setelah bubble period pertumbuhan ekonomi (growth rate) turun secara drastis, sehingga pemasukan dari pajak (tax revenue) menurun membuat pemerintah Jepang terpaksa harus menaikan total belanja (total expenditure) untuk memulihkan perekonomian nasional. Namun karena pengeluaran yang terus bertambah dan pemasukan yang menurun, pemerintah Jepang pun mengeluarkan obligasi pemerintah (government bond issue) untuk menutupi jarak perbedaan dari expenditure dan tax revenue. Government bond issue adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah nasional untuk mendukung pengeluaran pemerintah

Akumulasi Government Bond (Government Bond Outstanding) di Jepang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Construction Bonds dan Special Deficit-Financing Bonds. Construction Bonds dikeluarkan untuk pembangunan konstruksi seperti jalan, jembatan, gedung-gedung umum, dan lainnya. Karena hasil dari bond ini merupakan fisik yang dapat dinikmati dan memberikan keuntungan sampai masa depan, maka untuk melunasi bond ini pajak dimasa depan akan dinaikan. Sedangkan Special Deficit-Financing Bonds adalah bonds yang dikeluarkan untuk menutupi defisit yang ada saat ini, seperti pengeluaran untuk social security, sama seperti Construction Bonds, bahwa untuk melunasinya adalah dengan menaikan pajak dimasa depan. Saat ini total Bond Outstanding Jepang mencapai lebih dari 200% dari total Gross domestic product (GDP) nasional.

Belanja (expenditure) tahunan pemerintah Jepang dibagi menjadi dua, yaitu untuk National Debt Service dan yang kedua untuk belanja utama (primary expenditure). Sedangkan untuk revenue, di Jepang terdapat tiga jenis pajak, yang pertama adalah Pajak Pendapatan (Income Tax), yang kedua adalah Pajak Perusahaan (Corporation Tax), dan yang terakhir adalah Pajak konsumsi (Consumption Tax), pendapatan dari pajak ini menyumbangkan lebih dari 62% revenue total, sedangkan Government Bond Issues memberikan 32% dari total revenue, dan sisanya adalah dari pendapatan lain-lain.

Prof. Nabuo Akai pun menjelaskan tentang reformasi “Social security yang mengakomodasi kebutuhan semua generasi”, dimana semua pemasukan yang bertambah dari pajak konsumsi akan digunakan untuk social security, yang tidak hanya untuk orang tua usia lanjut namun juga untuk perawatan anak (childcare). Dimana sebelum reformasi kebijakan, pengahsilan karena pajak konsumsi hanya dinikmati oleh penduduk usia lanjut saja, namaun setelah reformasi ini pajak konsumsi juga mencakup untuk menerapkan kebijakan childcare yang baik dengan membangun lingkungan yang lebih baik untuk membesarkan anak, sehingga akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan aman setelah pensiun. Hal ini dapat dicapai dengan seluruh penduduk yang dapat bekerja menyokong social security setelah reformasi, yang berarti para penduduk usia lanjut yang masih sehat dan dapat bekerja, untuk tetap bekerja tentu dengan memastikan lingkungan yang layak dan mudah bagi penduduk usia lanjut untuk bekerja.

Perkuliahan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa dengan narasumber.

[:]